Seklem AAL Berikan Materi Pada Rapat Koordinasi Kanwil DJP II Wilayah Jakarta
Jakarta, Senin 20 April 2026
Sekretaris Lembaga Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksma TNI Dr. Asep Iwa Soemantri, S.E., M.M., M.Tr.Opsla berkesempatan memberikan materi tentang Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme dan Integritas pada acara Rapat Koordinasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Wilayah Jakarta bertempat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Senin (20/04).
Pada acara yang diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari 16 Kepala Kantor Jakarta Raya beserta anggota dan Kepala Kanwil Pajak Jakarta beserta anggota ini, Seklem AAL memberikan materi yang berjudul “Strategi Kebijakan Perpajakan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Berbasis Green Economy Dan Blue Economy Dengan Pendekatan Etika Hukum Islam”.
Beberapa pointer penting yang menjadi pokok pembahasan dalam materi tersebut adalah Pemahaman bela negara sesuai dengan UU Nomor 2 tentang Pertahanan Negara, Strategi negara dalam menghadapi ancaman ; militer, hybrida dan non militer, Leadership character and followership integrity dalam menghadapi dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global, Kebijakan perpajakan berkelanjutan berbasis green economy dan blue economy, Arah dan dampak pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Golds-SDGs) terhadap pertumbuhan ekonomi (GNP) dan GDP kewilayahan, serta Potensi intensifikasi pajak dari sumber daya maritim dan laut.
Dalam acara tersebut, Seklem AAL menyampaian bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.
Kebijakan perpajakan di Indonesia telah mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui pajak karbon dan insentif fiskal, namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum optimal. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi kebijakan green dan blue economy dengan pendekatan etika hukum Islam mampu meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan kepercayaan publik dan kesadaran moral wajib pajak. Selain itu, peluang global terhadap ekonomi hijau dan biru menjadi faktor strategis dalam meningkatkan basis penerimaan negara.
Oleh karena itu kebijakan perpajakan berkelanjutan yang terintegrasi dengan nilai etika hukum Islam dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Maka diperlukan penguatan regulasi, integrasi kebijakan lintas sektor, serta peningkatan edukasi dan transparansi untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.
Sekretaris Lembaga Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksma TNI Dr. Asep Iwa Soemantri, S.E., M.M., M.Tr.Opsla berkesempatan memberikan materi tentang Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme dan Integritas pada acara Rapat Koordinasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Wilayah Jakarta bertempat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Senin (20/04).
Pada acara yang diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari 16 Kepala Kantor Jakarta Raya beserta anggota dan Kepala Kanwil Pajak Jakarta beserta anggota ini, Seklem AAL memberikan materi yang berjudul “Strategi Kebijakan Perpajakan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Berbasis Green Economy Dan Blue Economy Dengan Pendekatan Etika Hukum Islam”.
Beberapa pointer penting yang menjadi pokok pembahasan dalam materi tersebut adalah Pemahaman bela negara sesuai dengan UU Nomor 2 tentang Pertahanan Negara, Strategi negara dalam menghadapi ancaman ; militer, hybrida dan non militer, Leadership character and followership integrity dalam menghadapi dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global, Kebijakan perpajakan berkelanjutan berbasis green economy dan blue economy, Arah dan dampak pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Golds-SDGs) terhadap pertumbuhan ekonomi (GNP) dan GDP kewilayahan, serta Potensi intensifikasi pajak dari sumber daya maritim dan laut.
Dalam acara tersebut, Seklem AAL menyampaian bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.
Kebijakan perpajakan di Indonesia telah mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui pajak karbon dan insentif fiskal, namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum optimal. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi kebijakan green dan blue economy dengan pendekatan etika hukum Islam mampu meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan kepercayaan publik dan kesadaran moral wajib pajak. Selain itu, peluang global terhadap ekonomi hijau dan biru menjadi faktor strategis dalam meningkatkan basis penerimaan negara.
Oleh karena itu kebijakan perpajakan berkelanjutan yang terintegrasi dengan nilai etika hukum Islam dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Maka diperlukan penguatan regulasi, integrasi kebijakan lintas sektor, serta peningkatan edukasi dan transparansi untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.
